DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI    |    SERTIFIKASI PERIKANAN BUDIDAYA, JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MENUJU PASAR BEBAS ASEAN 2015    |    PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENYERAP TENAGA KERJA    |    TINGKATKAN PRODUKSI, HAPUS KORUPSI    |    UNTUK SARAN DAN PENGADUAN DAPAT MENGHUBUNGI TELP/FAX (021) 3514779 ATAU EMAIL PENGADUAN.DJPB@KKP.GO.ID    |   

PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA, KAWASAN BUDIDAYA

SEBANYAK 2.246 RTP LAKUKAN PEMUSNAHAN POCONGAN ALAT TANGKAP BENIH LOBSTER

Setidaknya 2.246 rumah tangga (RTP) penangkap benih lobster yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten (Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat) menyatakan berhenti melakukan aktivitas penangkapan benih lobster. Hal itu ditandai dengan pengucapan ikrar yang disampaikan oleh seluruh masyarakat di depan Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Wakil Gubernur NTB dan ditandatangani oleh tiga perwakilan masyarakat yaitu Legur mewakili atas nama penangkap benih lobster dari Kab. Lombok Tengah; Saeful Rizal dari Kab. Lombok Barat, dan Lalu Mahruf dari Kab. Lombok Timur.

Ikrat tersebut berisi antara lain menyatakan berhenti menangkap benih lobster atau lobster ukuran berat 200 gram atau dibawahnya dan yang sedang bertelor, akan beralih ke usaha bidang kelautan dan perikanan; bersedia memusnahkan alat tangkap benih; dan turut serta menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta sepakat melaporkan penerima bantuan yang masih melakukan aktivitas penangkapan benih kepada Pemerintah dan aparat terkait.

Sebelumnya Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri KP Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah NKRI. Hal tersebut dilatarbelakangi fenomena eksploitasi benih lobster di alam secara tak terkendali dan secara nyata menyebabkan penurunan stok sumberdaya lobster di Perairan Indonesia. Aturan ini mengatur larangan penangkapan lobster bertelur dan/atau ukuran berat kurang atau sama dengan 200 gram atau lebar karapas kurang dari atau sama dengan 8 cm.

Sebagai gambaran, tahun 2015 setidaknya sebanyak 1,9 juta ekor penyelundupan benih lobster berhasil digagalkan, dengan nilai ekonomi diperkirakan menyampai 98,3 milyar. Sedangkan berdasarkan data BKIPM Mataram, dalam rentang tahun 2014 total benih lobster yang keluar dari NTB tercatat 5,6 juta ekor dengan nilai mencapai 130 milyar rupiah.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam pernyataannya mengatakan bahwa implementasi Peraturan Menteri KP no 56 tahun 2016 ini bukan semata-mata didasarkan pada niatan untuk mematikan usaha masyarakat, namun Pemerintah justru ingin menyelamatkan kepentingan yang lebih besar yaitu bagaimana menyelamatkan sumberdaya lobster agar nilai ekonominya bisa dinikmati secara jangka panjang.

Menurutnya, pemberlakuan aturan ini harus disikapi sebagai bagian dari pembelajaran bagi kita semua, bahwa kita punya tanggungjawab mengelola sumberdaya ini secara berkelanjutan. Aspek keberlanjutan harus dimaknai bahwa sumberdaya yang kita nikmati saat ini tidak boleh mengorbankan kepentingan generasi mendatang yang juga memiliki hak yang sama atas sumberdaya yang ada baik kuantitas maupun kualitasnya.

Lombok merupakan aset terbesar sumberdaya lobster di dunia, untuk itu penting menjaga kelestarian aset ini, sehingga siklus kehidupan lobster bisa berjalan secara normal.  Pemerintah mencoba untuk menata pola pemanfaatan sumberdaya lobster ini agar disatu sisi nilai ekonomi bisa dirasakan, dan disisi lain kelestariannya tetap terjaga.

“Jika eksploitasi benih lobster terus berlangsung, maka dipastikan siklus kehidupan lobster ini akan terputus, dampaknya maka ketersediaan stok lobster di alam akan menurun drastis dan sangat mungkin anak cucu kita tidak akan mengenali lagi komoditas satu ini”, kata Slamet saat memberikan arahan di depan ratusan perwakilan masyarakat  penangkapan benih lobster di Teluk Bumbang, Lombok Tengah.

Slamet juga menegaskan akan melibatkan pihak terkait dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktek jual beli lobster yang tidak sesuai ketentuan. Pihak-pihak tersebut antara lain Badan Karantina Ikan, Ditjen Pengawasan SD Kelautan dan Perikanan, aparat kepolisian, Bea Cukai, Pemerintah Daerah dan jajaran paling bawah yaitu pemerintahan desa setempat.

 

Ribuan “Pocongan” alat tangkap benih lobster dimusnahkan

 

Menandai penutupan aktivitas penangkapan benih lobster, masyarakat angkat dan musnahkan ribuan “pocongan” sebagai alat penangkap benih lobster di Teluk Bumbang dengan cara dibakar. Teluk Bumbang merupakan salah satu sentral terbesar tangkapan benih lobster di Lombok.

Pada awalnya setidaknya lebih dari 1.000 lubang KJA yang isinya “pocongan” alat tangkap benih terhampar di Teluk Bumbang ini. Artinya bisa puluhan ribu benih lobster tiap hari yang tertangkap dan diperjualbelikan secara illegal dari Teluk ini saja. Padahal ada 4 (empat) kawasan sentral benih lobster lain di Lombok yakni  Teluk Awang, Teluk Grupuk, Teluk Ekas dan Teluk Sepi. Dengan kesepakan pemusnahan “pocongan” ini harapannya tidak ada lagi aktivitas penangkapan benih lobster.

“Saya rasa ini bentuk kesadaran kami masyarakat, bahwa apa yang dilakukan saat ini keliru dan merupakan tindakan yang tidak bertanggngjawab. Olehkarenya kami sepakat untuk beralih ke usaha budidaya ikan saja”, ungkap Panjang Jumadi, salah seorang eks penangkap benih lobster di Teluk Bumbang yang kini mulai beralih ke budidaya ikan.

Jumadi, mengungkapkan memang dengan usaha nangkap benih ini ekonomi masyarakat berkembang, namun menurutnya jika berfikir untuk jangka panjang maka sebenanrnya apa yang kami lakukan justru mengancam kepentingan anak cucu di masa depan.

Hal sama juga  diakui, Rambu bahwa penangkapan benih lobster secara besar-besaran lambat laun telah menurunkan jumlah stok yang ada di alam. Dirinya justru termasuk yang paling awal menyadari hal tersebut, sehingga kami bentuk kelompok  untuk melakukan usaha budidaya ikan kerapu dan bawal bintang.

“Atas dukungan dari BPBL Lombok saat ini usaha budidaya yang kami lakukan berkembang dengan baik dengan hasil yang memuaskan”, jelas..

Pemusnahan alat tangkap benih ini juga disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Wakil Gubernur NTB, Bupati Lombok Tengah, jajaran pemerintah daerah dan aparat terkait lainnya.

Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto menyatakan apresiasi atas kesadaran masyarakat eks penangkap benih lobster untuk menghentikan kegiatannya. Menurutnya, ini menandakan masyarakat mulai memahami pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Rifky mengungkapkan, bahwa setidaknya 4 juta ekor benih lobster per tahun keluar dari NTB  dengan tujuan utama ke Vietnam dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Fenomena eksportasi benih lobster ini justru menguntungkan negara lain, sementara Indonesia tidak bisa merasakan nilai tambah apa-apa. Disisi lain, penjualan lobster dalam bentuk benih sebenarnya memberikan keuntungan yang minim, dibandingkan penjualan ukuran konsumsi.

“Pemerintah sadar bahwa implementasi aturan ini pasti akan memberikan dampak ikutan yang akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Oleh karenanya itu, Pemerintah pasti tidak akan tinggal diam, kami telah siapkan antisipasi atas dampak ikutan tersebut dengan memberikan kompensasi berupa dukungan untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan”, pungkas Rifky.

 

Pemerintah siapkan 50 milyar untuk dukungan usaha budidaya ikan

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Perikanan Budidaya setidaknya telah mengalokasikan anggaran senilai 50 milyar sebagai kompensasi pemberlakukan Permen KP no 56 tahun 2016. Kompensasi ini berupa dukungan sarana budidaya ikan untuk 2.246 RTP eks penangkap benih lobster masing-masing di Kab. Lombok Tengah sebanyak 873 RTP, Kab. Lombok Timur 1.074 dan Lombok Barat sebanyak 229 RTP.

Slamet menegaskan kembali bahwa pemberlakuan aturan ini untuk selamatkan kepentingan ekonomi yang lebih besar. Intinya Pemerintah ingin mengembalikan profesi masyarakat untuk kembali menjadi pembudidaya ikan, dimana profesi ini tidak kalah menjanjikan mengingat Lombok merupakan kawasan yang potensial untuk pengembangan budidaya.

“Kami telah menyerap aspirasi masyarakat dengan memberikan kesempatan pilihan usaha budidaya yang akan digeluti paska pengalihan ini. Karena sebenarnya mereka pada awalnya juga pembudidaya ikan, jadi kami akan kembalikan pada profesi semula. Dengan adanya aktivitas penangkapan benih ini telah secara langsung berdampak terhadap turunya aktivitas budidaya secara drastis”, jelas Slamet.

Slamet mengaku pihaknya telah melakukan itungan-itungan ekonomi secara rinci, kesimpulannya dengan dukungan ini diharapkan tahap awal masyarakat akan meraup keuntungan masing-masing minimal 2,5 juta rupiah per bulan. Dirinya juga memastikan akan mengawal dari hulu hingga hilir, sehingga usaha budidaya ini akan berkesinambungan, tentunya dengan menggandeng seluruh elemen untuk bekerjasama.

“Kami pastikan bahwa untuk menjamin keberlanjutan usaha ini, kami akan beri dukungan fasilitasi bagi penguatan kapasitas SDM yaitu berupa pelatihan teknis budidaya, pasca panen (diversifikasi produk) dan manajemen usahanya serta pasar. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir”, pungkas Slamet.

Sebelumnya pihak Perum Perikanan Indonesia (Perindo), melalui Direktur Utamanya Syahril Jabarin menyatakan siap untuk mendukung program ini, terutama  menjadi penyangga dalam menjamin penyerapan pasar hasil produksi usaha budidaya dari masyarakat. Intinya masyarakat  tidak perlu khawatir dengan jaminan akses pasar.

Sementara, Sharif Syahrial, Direktur Badan Layanan Usaha (BLU) KKP mengungkapkan bahwa pihaknya siap membantu akses pembiayaan untuk pengembangan usaha budidaya melalui system pinjaman lunak. “Masyarakat tingga ajukan proposal pinjaman melalui pendamping kami yang ada di daerah masing-masing, dan kami siap tindak lanjuti”, katanya saat dialog dengan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur NTB, Muhhamad Amin, yang turut hadir menyatakan bahwa Pemerintah Propinsi NTB siap untuk mengawal kesuksesan program ini. Beliau mengungkakan harapannya agar program ini betul-betul mampu berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian mereka akan memandang bahwa usaha budidaya ternyata lebih menjanjikan, sehingga aktivitas eksploitasi benih lobster ini tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.

Sementara itu dukungan sarana budidaya yang akan diberikan Pemerintah yaitu total sebanyak 2.246 paket (masing-masing paket senilai 20 juta – 22 juta rupiah) untuk berbagai jenis usaha budidaya, masing-masing budidaya rumput laut 728 paket; budidaya ikan bawal bintang 655 paket; budidaya ikan kerapu 580 paket; budidaya bandeng 40 paket; budidaya udang vaname 20 paket; budidaya lele 209 paket; dan budidaya nila sebanyak 14 paket; serta 71 unit perahu untuk sarana angkut rumput laut.