DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI    |    SERTIFIKASI PERIKANAN BUDIDAYA, JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MENUJU PASAR BEBAS ASEAN 2015    |    PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENYERAP TENAGA KERJA    |    TINGKATKAN PRODUKSI, HAPUS KORUPSI    |    UNTUK SARAN DAN PENGADUAN DAPAT MENGHUBUNGI TELP/FAX (021) 3514779 ATAU EMAIL PENGADUAN.DJPB@KKP.GO.ID    |   

KAWASAN BUDIDAYA

PROGRAM "SEHATKAN" KKP SERAP AKSES MODAL USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN HINGGA MILYARAN RUPIAH

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sejak tahun 2012 telah menginisisasi fasilitasi sertifikasi hak atas tanah bagi pembudidaya ikan melalui program “Sehatkan” dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kerjasama ini dituangkan dalam kesepakan bersama antara Dirjen Perikanan Budidaya dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional : Nomor 14/DPB/KKP/PKS/VIII/2012 dan Nomor 8.1/SKB/VIII/2012 Tentang Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Untuk Akses Pembiayaan Melalui Sertifikasi  Hak Atas Tanah.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengemukakan bahwa langkah ini merupakan bentuk upaya konkrit Pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan. Salah satu tantangan dalam menumbuhkembangkan usaha pembudidaya ikan adalah minimnya kemampuan para pembudidaya dalam mengakses permodalan dari berbagai lembaga pembiayaan. Menurutnya, persyaratan akses kredit pembiayaan yang mewajibkan adanya jaminan/agunan dinilai memberatkan pembudidaya ikan skala kecil, apalagi selama ini mereka belum memiliki bukti sertifikasi kepemilikan tanah yang bisa dijadikan agunan. Kondisi inilah yang menyebabkan realisasi skema pembiayaan yang digagas Pemerintah penyerapannya masih minim.

Sebagai gambaran realisasi penyaluran KUR tahun 2016 mencapai 94,4 persen dari target yang sebesar 100 trilyun rupiah. Dari nilai tersebut sector perikanan diperkirakan hanya menyerap sekitar 1,1 persen saja. Untuk tahun ini sector produktif seperti perikanan dan pertanian mendapat porsi pembiayan KUR hingga 40 persen, dimana sector perikanan diharapkan akan mampu menyerap porsi pembiayaan minimal 15 persen.

Menurutnya, lembaga perbankan selama ini masih menganggap usaha budidaya ikan itu masih “high risk” padahal faktanya tidak demikian. Kegiatan usaha budidaya ikan  lebih dari 60 persen merupakan kategori skala kecil yang sebenarnya membutuhkan upaya fasilitasi guna menumbuhkembangkan kapasitas usahanya, sehingga lebih profitable dan bankable. Disinilah peran Pemerintah dalam hal ini KKP hadir untuk menjadi fasilitator bagi upaya pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui fasilitasi akses kemudahan sertifikasi hak atas tanah bagi pembudidaya ikan.

“Para pembudidaya ikan di Indonesia itu rata-rata memiliki bukti kepemilikan tanah hanya berupa girik, sehingga masih sulit untuk mengakses pembiayaan. Program fasilitasi “Sehatkan” ini akan membantu pembudidaya mendapatkan legalitas kepemilikan tanahnya, dan diharapkan akan meningkatkan posisi tawar pembudidaya ikan dalam mendapatkan akses permodalan, sehingga secara langsung dapat dimanfaatkan untuk penguatan kapasitas usaha”, kata Slamet saat dimintai keterangan usai membuka ajang temu koordinasi perikanan budidaya di Hotel Grand Serpong, Tangerang (8/5).

Slamet menjelaskan, program ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu pra-sertifikasi, proses sertifikasi dan pasca sertifikasi. KKP memiliki peran pada tahapan pra sertifikasi yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi peserta; dan pasca sertifikasi yaitu monitoring dan evaluasi, penguatan kelembagaan, fasilitasi bagi kemudahan akses pembiayaan dari berbagai sumber yaitu kredit lunak perbankan (KUR), PKBL dan CSR dari BUMN dan Swasta, dan skame pembiayaan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Sudarsono, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Bidang Ekonomi Pertanahan, menyampaikan apresiasi terhadap  upaya KKP dalam memfasilitasi program “Sehatkan”, dirinya menilai bahwa program ini sangat membantu upaya Pemerintah dalam pencapaian target nasional sertifikat tanah. Sebagaimana diketahui  Presiden Joko Widodo telah menetapkan target sertifikasi untuk tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang.

Mendapat respon positif dari masyarakat

Program “Sehatkan” diakui Slamet telah memberikan dampak positif bagi masyarakat pembudidaya ikan. Kemudahan akses pembiayaan, telah secara nyata mampu meningkatkan nilai tambah modal bagi pembudidaya dalam mengembangkan kapasitas usaha. Pembiayaan yang diberikan, lanjut Slamet, akan mendorong pembudidaya melakukan re-investasi, sehingga akan mempercepat proses pengembangan kawasan budidaya. Oleh karenanya, para pembudidaya harus memiliki cara pandang yang visioner dalam mengelola usahanya. “Kami akan dorong pemilik sertifikat yang masih minim permodalan untuk dapat memanfaatkan skema-skema kredit lunak baik melalui KUR, maupun program CSR dari perusahaan. Harapannya dengan begitu usaha yang mereka geluti akan berkesinambungan, lebih kuat dan mandiri”, pungkas Slamet.

Sementara itu, Nasem, salah seorang pembudidaya ikan bandeng di Kabupaten Indramayu, mengaku sangat terbantukan dengan program “Sehatkan” yang digagas pemerintah. Menurutnya, sebelum adanya program ini usahanya sangat sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan maupun pihak lain karena tidak memiliki sertifikat tanah, sehingga usaha yang ia geluti sulit berkembang. “Terus terang sebelum ada program Sehatkan kami masyarakat enggan mengurus sertifikat tanah,  karena butuh waktu lama dan prosesnya sangat ribet, namun melalui program ini semua telah diurus oleh Pemerintah”, kata Nasem saat dikonfirmasi via telpon. Bukan hanya itu, dirinya mengaku, bahwa, baru-baru ini dirinya telah mendapatkan akses permodalan dari program kemitraan kegiatan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) PT. PELNI senilai 50 juta rupiah.

Demikian halnya dengan Munir, koordinator fasilitasi Sehatkan sekaligus sebagai pembudidaya ikan di Kec. Muncar Banyuwangi, dirinya mengakui sejak adanya program ini, usahanya budidaya yang digeluti masyarakat semakin berkembang karena adanya tambahan modal melalui kredit perbankan yang digelontorkan bank BRI dan lembaga pembiayaan swasta lainnya. “Saat ini kami cukup mudah mendapatkan akses kredit, dan semakin dipercaya, seiring adanya jaminan sertifikat yang kami miliki, disamping usaha budidaya yang lebih berkembang dari sebelumnya”, ungkapnya.

Sumber data yang terlaporkan ke KKP mencatat hingga tahun 2015 setidaknya sebanyak 7.739 sertifikat hak atas tanah pembudidaya yang telah diterbitkan BPN, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 362 sertifikat telah diagunkan ke Bank dengan nilai kredit mencapai lebih dari 6,8 milyar rupiah. Sedangkan tahun 2017 KKP mengusulkan sebanyak 11.000 bidang tanah untuk disertifikasi ke Kementerian ATR/BPN.