DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI    |    SERTIFIKASI PERIKANAN BUDIDAYA, JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MENUJU PASAR BEBAS ASEAN 2015    |    PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENYERAP TENAGA KERJA    |    TINGKATKAN PRODUKSI, HAPUS KORUPSI    |    UNTUK SARAN DAN PENGADUAN DAPAT MENGHUBUNGI TELP/FAX (021) 3514779 ATAU EMAIL PENGADUAN.DJPB@KKP.GO.ID    |   

SESDITJEN

REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA TRIWULAN I TAHUN 2017 POSITIF

Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah memantapkan program prioritas Tahun 2017 untuk mendorong pembangunan perikanan budidaya nasional agar lebih berperan dalam memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Efektifitas penggunaan anggaran harus mampu diukur dengan menilai dampaknya terhadap peningkatan produktivitas ekonomi (mikro maupun makro), untuk itu kebijakan anggaran belanja tidak lagi berdasarkan bagiamana anggaran diarahkan untuk mengikuti tugas dan fungsi (money follow function), tapi harus didasarkan pada prioritas program (money follow priority program). Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengemukakan hal tersebut saat memberikan sambutan pada acara Rakor koordinasi perikanan budidaya di Hotel Grand Serpong, Senin (8/5).

 

Sub sektor perikanan budidaya memiliki nilai strategis dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional saat ini. Tantangan nasional terkait pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, dan kedaulatan nasional saat ini menjadi perhatian serius Pemerintah. Dengan pertimbangan itu, Slamet menilai sebagai sektor produktif perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan tersebut.

 

“Perikanan budidaya memiliki nilai strategis yang komplek, mulai dari nilai ekonomi, sosial bahkan aspek geopolitik khususnya dalam memperkuat kedaulatan yang berbasis pada pendekatan kesejahateraan). Ini menjadi PR kita untuk benar-benar mengimplementasikan program prioritas perikanan budidaya secara efefktif dan efisien, sehingga berdampak pada percepatan pergerakan ekonomi nasional”, kata Slamet.

 

“Terkait pertumbuhan ekonomi, kita punya PR bagaimana memberikan kontribusi lebih besar lagi terhadap PDB nasional. Tahun ini PDB Perikanan diproyeksikan memberikan share sebesar 8 persen terhadap PDB nasional. Untuk menopang ketahanan pangan nasional, kita punya PR bagaimana meningkatkan produksi untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Tahun ini tingkat konsumsi ikan diproyeksikan lebih dari 47,12 kg perkapita/tahun. Dimana sekitar 60 persen suplai akan bergantung pada produksi hasil budidaya”, imbuh Slamet.

 

Sedangkan terkait masalah pemerataan ekonomi, menurutnya adalah bagimana menurunkan angka gini ratio melalui penciptaan peluang usaha budidaya ikan di kawasan-kawasan perdesan. Begitupun terkait kedaulatan, PR besarnya adalah bagaimana menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis SDA perikanan budidaya di kawasan-kawasan terluar dan perbatasan.

 

Secara makro, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International Trade Center (2017) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2012-2016, total nilai ekspor komoditas perikanan nasional (HS 03) mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 2 persen. Tahun 2016 total nilai ekspor komoditas perikanan nasional mencapai ± 2,9 milyar US$, dimana dari nilai tersebut sub sector perikanan budidaya mendominasi dengan memberikan share sebesar 60,03 persen terhadap total nilai ekspor perikanan nasional.

 

Sementara itu, realisasi kinerja perikanan budidaya hingga triwulan pertama tahun 2017 tercatat masing-masing yaitu : (a) realisasi volume produksi perikanan budidaya mencapai 3,97 juta ton, angka ini meningkat 3,11 persen dalam kurun waktu yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,85 juta ton; (b) realisasi nilai produksi perikanan budidaya senilai 30,9 trilyun rupiah, angka ini meningkat 37 persen dalam kurun waktu yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 22,5 trilyun; (c) Angka nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) sebesar 109,8 yang mengindikasikan bahwa usaha budidaya tergolong efisien; (d) produksi ikan hias mencapai 350,45 juta ekor dengan nilai produksi mencapai 2,48 milyar rupiah atau meningkat 7,47 persen dibandingkan kurun waktu yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 326,10 juta ekor dengan nilai 2,24 milyar rupiah.

 

Tahun 2017 program prioritas perikanan budidaya akan diarahkan untuk mendukung secara langsung pembangunan perikanan budidaya di 34 Propinsi dan mencover sebanyak 173 Kabupaten/Kota. Program tersebut yaitu dukungan 100 juta ekor benih bagi pembudidaya di 34 Propinsi; revitalisasi KJA sebanyak 250 unit yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota; asuransi pembudidaya ikan untuk 3.300 hektar lahan di 13 Propinsi; pengembangan minapadi seluas 210 ha di 9 Kabupaten/Kota; dukungan escavator 48 unit di 22 Kabupaten/Kota; revitalisasi tambak di 20 Kabupaten/Kota; program gerakan pakan mandiri melalui dukungan sarana dan prasarana pakan di 20 Kabupaten/Kota; pengembangan budidaya lele system bioflok di 60 Kabupaten/Kota; dukungan sarana dan prasarana produksi budidaya di 20 Propinsi; dan pengembangan budidaya laut lepas pantai (offshore aquaculture) di 3 lokasi antara lain di Pangandaran, Sabang dan Karimunjawa.