DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI    |    SERTIFIKASI PERIKANAN BUDIDAYA, JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MENUJU PASAR BEBAS ASEAN 2015    |    PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENYERAP TENAGA KERJA    |    TINGKATKAN PRODUKSI, HAPUS KORUPSI    |    UNTUK SARAN DAN PENGADUAN DAPAT MENGHUBUNGI TELP/FAX (021) 3514779 ATAU EMAIL PENGADUAN.DJPB@KKP.GO.ID    |   

SESDITJEN, DIREKTORAT

HIU MACAN TANGKAP KAPAL VIETNAM PELAKU ILLEGAL FISHING

Jakarta (28/9). Kapal Pengawas (KP) Perikanan Hiu Macan 005 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 2 (dua) Kapal Perikanan Asing (KIA) berbendera Vietnam, KM. BV 99252 TS (105 GT) dan KM. BV 9261 TS (88 GT) di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), sekitar Natuna, Kepulauan Riau, pada tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 10.00 WIB. Saat ditangkap, KM. BV 99252 TS diawaki oleh 15 (lima belas) orang warga negara Vietnam dan mengangkut sekitar 1.400 kg ikan campuran. Sedangkan KM. BV 9261 TS, yang diawaki oleh 3 (tiga) orang warga negara Vietnam tidak terdapat muatan.Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin, di Jakarta, (28/9).

Kapal-kapal tersebut tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) tanpa dilengkapi dokumen-dokumen perizinan dari Pemerintah RI, serta ditemukan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan merusak sumber daya kelautan dan perikanan, pair trawl, tambah Asep.

Kedua KIA Vietnam tersebut sementara diduga melanggarPasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 (2) UU No. 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar.

Dalam penangkapan tersebut ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. BV 9261 TS, 1 (satu) unit KM. BV. 99252 TS, 1 (satu) unit alat tangkap pair trawl, 1 (satu) unit alat bantu penarik jaring, ikan campuran sekitar 1.400 kg, dan beberapa alat navigasi GPS dan alat komunikasi radio. Untuk proses hukum lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, barang bukti beserta 18 (delapan belas) ABK WNA Vietnam dikawal ke Satuan Kerja PSDKP Natuna.

Selanjuntya, Asep menambahkan bahwa selama tahun 2015 Direktorat Jenderal PSDKP dari bulan Januari sampai dengan September 2015 telah melaksanakan proses hukum terhadap KIA yang terdiri dari 38 kapal berbendera Vietnam, 8 kapal berbendera Filipina, 6 kapal berbendera Malaysia, dan 5 kapal berbendera Thailand.