DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI    |    SERTIFIKASI PERIKANAN BUDIDAYA, JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MENUJU PASAR BEBAS ASEAN 2015    |    PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENYERAP TENAGA KERJA    |    TINGKATKAN PRODUKSI, HAPUS KORUPSI    |    UNTUK SARAN DAN PENGADUAN DAPAT MENGHUBUNGI TELP/FAX (021) 3514779 ATAU EMAIL PENGADUAN.DJPB@KKP.GO.ID    |   

KESEHATAN LINGKUNGAN

Stop Corruption & Illegal Fishing

Stop Corruption & Illegal Fishing

SELANJUTNYA...

KKP KEMBALI TANGKAP SATU KAPAL ILEGAL ASAL THAILAND

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap 1 (satu) kapal perikanan asing (KIA) asal Thailand, di perairan teritorial Laut Natuna, Kepulauan Riau, pada tanggal 27 Februari 2015, sekitar pukul 23.00 WIB. Penangkapan dilakukan atas KM. BKM 9 (103 GT, ABK 15 orang WNA Thailand dan 2 orang WNA Myanmar), karena diduga melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) menggunakan alat penangkap ikan terlarang trawl dan tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia. Demikian diungkapkan Direktur Je…

SELANJUTNYA...

Sosialisasi Penataan Organisasi dan SDM Aparatur KKP, Jumat 27 Februari 2015 pukul 09.00 WIB s.d selesai, di Ruang Rapat Hiu Macan GMB III lantai 15.

Sosialisasi Penataan Organisasi dan SDM Aparatur KKP, Jumat 27 Februari 2015 pukul 09.00 WIB s.d selesai, di Ruang Rapat Hiu Macan GMB III lantai 15.

SELANJUTNYA...

KAPAL PENGAWAS HIU MACAN TUTUL 002 TANGKAP DUA KAPAL ASING ILEGAL THAILAND

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan Tutul 002 kembali menangkap 2 (dua) kapal perikanan asing (KIA) asal Thailand, di perairan teritorial Laut Natuna, Kepulauan Riau, pada tanggal 16 Februari 2015, sekitar pukul 08.00 WIB. Penangkapan dilakukan atas KM. SUDITA 27 (102 GT, ABK 11 orang WNA Thailand), dan KM. JALA KOMIRA 807 (103 GT, ABK 20 orang WNA Thailand), karena diduga melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sah dari Pemerintah Republik…

SELANJUTNYA...
 1 2 >