Rabu, 26 November 2014
:: Selamat Datang di Situs Resmi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ::
Berita

    SERTIFIKASI BUDIDAYA IKAN, MENJAMIN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI
    Hits: 1589 | Ditulis pada: 2013-04-30

    Sertifikasi CBIB adalah salah satu upaya untuk mendukung pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya dan sekaligus memberikan nilai tambah pada produk perikanan budidaya, yang selaras dengan konsep industrialisasi perikanan budidaya. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, pada saat membuka Forum Koordinasi Auditor Sertifikasi CBIB Tahun 2013, di Hotel Park – Bandung, Jawa Barat, Senin (29/4).


    Slamet mengatakan bahwa mulai tahun ini kinerja Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) menjadi salah satu indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan) secara periodik. “Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hasil perikanan budidaya sehingga mampu memiliki daya saing tinggi di pasar global dan meningkat serapannya di pasar lokal”, tambah Slamet.


    Pada tahun 2013, arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilaksanakan dengan strategi pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya melalui industrialisasi berbasis blue economy, melalui slogan BISA BERSEMI (Bisnis aquaculture berbasis blue economy). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumberdaya manusia yang diselenggarakan secara terintegrasi berbasis industri. “Untuk dapat memproduksi pangan khususnya produk perikanan budidaya yang memenuhi persyaratan mutu tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya Sistem Jaminan Mutu melalui penerapan CBIB sejak pra produksi sampai dengan pasca produksi” ungkap Slamet.


    Lebih lanjut, Slamet menambahkan bahwa melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Komisi Eropa telah mencabut CD 220/2010 tentang wajib uji residu antibiotika produk budidaya Indonesia yang masuk ke Uni Eropa (UE) pada November 2012. Dengan dicabutnya aturan ini produk budidaya Indonesia akan lebih mudah masuk ke pasar  UE yang selanjutnya menambah devisa negara. Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari - 7 Maret 2013, Tim Inspeksi UE berkunjung ke Indonesia untuk melakukan Audit Penerapan Sistem Mutu dan memverifikasi hasil tindakan perbaikan inspeksi tahun 2012. Dari Hasil Inspeksi tersebut Indonesia mendapat apresiasi yang positif karena telah banyak upaya dan tindakan perbaikan atas temuan hasil inspeksi yang dilakukan Tim Inspeksi UE.


     


     


     


     


    Peningkatan Kinerja


    Capaian kinerja sertifikasi CBIB meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 capaian kinerja Sertifikasi yaitu 109,8 Persen atau 2.196 unit dari target 2.000 unit pembudidayaan ikan yang tersertifikasi. Pada tahun 2012 sertifikasi CBIB mencapai 3.811 unit atau meningkat sebesar 73,54 Persen dibandingkan tahun sebelumnya. Target sertifikasi CBIB pada tahun 2013 adalah 7.000 unit. “Untuk memenuhi target sertifikasi CBIB 2013, diperlukan kegiatan yang terintegrasi ataupun bertahap melalui pembinaan bagi pembudidaya dan petugas, penerapan prinsip-prinsip CBIB di unit pembudidayaan ikan yang dilanjutkan dengan penilaian kesesuaian” papar Slamet.


    Hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target sertifikasi CBIB adalah mendorong diterimanya Sertifikat CBIB oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebagai bagian dari sistem manajemen mutu dan perwujudan dari jaminan supplier (supplier guarantee).


    Tuntutan standar yang semakin tinggi dalam sistem mutu di tingkat perdagangan Internasiona, tidak hanya menuntut produk perikanan yang aman dikonsumsi tetapi juga harus memperhatikan aspek Kelestarian Lingkungan, Kesehatan dan Kenyamanan Ikan serta Sosial Ekonomi. “Untuk itu diperlukan adanya harmonisasi Standar Nasional dengan Sandar Internasional maupun Regional, yaitu FAO Guidelines for Good Aquaculture Practices (GAP) Certification dan ASEAN Shrimp GAP Standard. Ditjen Perikanan Budidaya bekerjasama dengan stakeholder terkait telah melakukan harmonisasi standar CBIB dengan standar Internasional tersebut yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi CBIB dan akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan”, ungkap Slamet.


    Untuk mendukung capaian kinerja sertifikasi CBIB, mulai tahun 2013, kewenangan sertifikasi CBIB telah didelegasikan kepada 15 Provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dan Ditjen Perikanan Budidaya melakukan pembinaan terhadap personil di provinsi-provinsi tersebut dan sekaligus melakukan monitoring pelaksanaannya.


    “Saat ini, sertifikasi CBIB, sifatnya masih pembinaan dan tanpa dipungut biaya. Ke depan, kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi CBIB akan sangat diperlukan sehingga peningkatan mutu produksi perikanan budidaya akan tercapai dengan penerapan CBIB secara mandiri oleh masyarakat. Peningkatan produksi dan terjaminnya mutu hasil perikanan budidaya, menjadikan masyarakat pembudidaya sejahtera”, pungkas Slamet.


    Sumber: Ditjen PB (rmr)
 
Berita Terkait
Hits: 226 | Ditulis pada: 2014-11-10
KETERBUKAAN DATA DAN INFORMASI PERIKANAN BUDIDAYA MENUJU ERA GOOD GOVERNANCE

Data dan infromasi merupakan hal yang penting untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam era keterbukaan informasi saat ini, ketersediaan data dan informasi tersebut menjadi hal yang cukup penting. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sebagai salah satu instansi pemerintah, juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut. Data dan informasi terkait Direktorat .... [Selengkapnya]

Hits: 162 | Ditulis pada: 2014-11-09
PERIKANAN BUDIDAYA TINGKATKAN PRODUKSI IKAN HIAS BERKUALITAS MENUJU PASAR BEBAS

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam ikan hias yang cukup besar. Pemanfaatan potensi ikan hias ini sampai sekarang belum dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari ekspor ikan hias Indonesia yang masih harus bersaing dengan Negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Singapura. “Infrastruktur pengembangan produksi ikan hias harus terus ditingkatkan. Khususnya yang terkait .... [Selengkapnya]

Hits: 423 | Ditulis pada: 2014-10-31
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAL DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

Upaya peningkatan produksi perikanan budidaya terus menerus dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya adalah melalui program industrialisasi perikanan budidaya. Hasilnya adalah peningkatan produksi yang meningkat sekitar 30 % per tahun sejak tahun .... [Selengkapnya]

  • Validasi Data Statistik Perikanan Budidaya
  • Budidaya Ikan Hias Untuk Peningkatan Ekonomi Nasional
  • Hari Air Dunia 2013 : KERJASAMA LINTAS SEKTOR MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA
  • Perikanan Budidaya Makin Diandalkan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ikan
  • 24TH NACA Governing Council Meeting
  • Belajar Budidaya Lobster Ke Vietnam
  • PATIN JAMBI MENJADI PRODUK UNGGULAN
  • Statistik Menakar Target Ikan Air Tawar Tahun 2013
  • KEBANGKITAN BUDIDAYA UDANG WINDU MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI “DOUBLE SCREENING”
  • Malang Kembangkan Budidaya Mina Mendong
  • Link Terkait
    Informasi Lahan dan Air
    Whistleblower
    Unit Pengendalian Gratifikasi
    Sistem Arsip dan Persuratan
    Video Conference
    Pelayanan Publik
    UPT - Balai
    Video Kegiatan

    [Index Video]

    Kode Etik

    Semua hal yang terkait dengan kode etik DJPB, silahkan berkomunikasi melalui alamat e-mail: kode_etik@djpb.kkp.go.id, Atau kunjungi ruang konsultasi DJPB Gedung 165 Lantai 23


    Flag Counter
    Survey Pembaca







    Hasil Survey