Senin, 21 April 2014
:: Selamat Datang di Situs Resmi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ::
Berita

    SERTIFIKASI BUDIDAYA IKAN, MENJAMIN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI
    Hits: 865 | Ditulis pada: 2013-04-30

    Sertifikasi CBIB adalah salah satu upaya untuk mendukung pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya dan sekaligus memberikan nilai tambah pada produk perikanan budidaya, yang selaras dengan konsep industrialisasi perikanan budidaya. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, pada saat membuka Forum Koordinasi Auditor Sertifikasi CBIB Tahun 2013, di Hotel Park – Bandung, Jawa Barat, Senin (29/4).


    Slamet mengatakan bahwa mulai tahun ini kinerja Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) menjadi salah satu indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan) secara periodik. “Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hasil perikanan budidaya sehingga mampu memiliki daya saing tinggi di pasar global dan meningkat serapannya di pasar lokal”, tambah Slamet.


    Pada tahun 2013, arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilaksanakan dengan strategi pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya melalui industrialisasi berbasis blue economy, melalui slogan BISA BERSEMI (Bisnis aquaculture berbasis blue economy). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumberdaya manusia yang diselenggarakan secara terintegrasi berbasis industri. “Untuk dapat memproduksi pangan khususnya produk perikanan budidaya yang memenuhi persyaratan mutu tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya Sistem Jaminan Mutu melalui penerapan CBIB sejak pra produksi sampai dengan pasca produksi” ungkap Slamet.


    Lebih lanjut, Slamet menambahkan bahwa melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Komisi Eropa telah mencabut CD 220/2010 tentang wajib uji residu antibiotika produk budidaya Indonesia yang masuk ke Uni Eropa (UE) pada November 2012. Dengan dicabutnya aturan ini produk budidaya Indonesia akan lebih mudah masuk ke pasar  UE yang selanjutnya menambah devisa negara. Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari - 7 Maret 2013, Tim Inspeksi UE berkunjung ke Indonesia untuk melakukan Audit Penerapan Sistem Mutu dan memverifikasi hasil tindakan perbaikan inspeksi tahun 2012. Dari Hasil Inspeksi tersebut Indonesia mendapat apresiasi yang positif karena telah banyak upaya dan tindakan perbaikan atas temuan hasil inspeksi yang dilakukan Tim Inspeksi UE.


     


     


     


     


    Peningkatan Kinerja


    Capaian kinerja sertifikasi CBIB meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 capaian kinerja Sertifikasi yaitu 109,8 Persen atau 2.196 unit dari target 2.000 unit pembudidayaan ikan yang tersertifikasi. Pada tahun 2012 sertifikasi CBIB mencapai 3.811 unit atau meningkat sebesar 73,54 Persen dibandingkan tahun sebelumnya. Target sertifikasi CBIB pada tahun 2013 adalah 7.000 unit. “Untuk memenuhi target sertifikasi CBIB 2013, diperlukan kegiatan yang terintegrasi ataupun bertahap melalui pembinaan bagi pembudidaya dan petugas, penerapan prinsip-prinsip CBIB di unit pembudidayaan ikan yang dilanjutkan dengan penilaian kesesuaian” papar Slamet.


    Hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target sertifikasi CBIB adalah mendorong diterimanya Sertifikat CBIB oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebagai bagian dari sistem manajemen mutu dan perwujudan dari jaminan supplier (supplier guarantee).


    Tuntutan standar yang semakin tinggi dalam sistem mutu di tingkat perdagangan Internasiona, tidak hanya menuntut produk perikanan yang aman dikonsumsi tetapi juga harus memperhatikan aspek Kelestarian Lingkungan, Kesehatan dan Kenyamanan Ikan serta Sosial Ekonomi. “Untuk itu diperlukan adanya harmonisasi Standar Nasional dengan Sandar Internasional maupun Regional, yaitu FAO Guidelines for Good Aquaculture Practices (GAP) Certification dan ASEAN Shrimp GAP Standard. Ditjen Perikanan Budidaya bekerjasama dengan stakeholder terkait telah melakukan harmonisasi standar CBIB dengan standar Internasional tersebut yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi CBIB dan akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan”, ungkap Slamet.


    Untuk mendukung capaian kinerja sertifikasi CBIB, mulai tahun 2013, kewenangan sertifikasi CBIB telah didelegasikan kepada 15 Provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dan Ditjen Perikanan Budidaya melakukan pembinaan terhadap personil di provinsi-provinsi tersebut dan sekaligus melakukan monitoring pelaksanaannya.


    “Saat ini, sertifikasi CBIB, sifatnya masih pembinaan dan tanpa dipungut biaya. Ke depan, kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi CBIB akan sangat diperlukan sehingga peningkatan mutu produksi perikanan budidaya akan tercapai dengan penerapan CBIB secara mandiri oleh masyarakat. Peningkatan produksi dan terjaminnya mutu hasil perikanan budidaya, menjadikan masyarakat pembudidaya sejahtera”, pungkas Slamet.


    Sumber: Ditjen PB (rmr)
 
Berita Terkait
Hits: 685 | Ditulis pada: 2013-04-29
GENTANADI : Untuk Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan

Gerakan Sejuta Hektar Minapadi atau Gentanadi, hingga saat ini terus dipacu bisa tumbuh di seluruh wilayah Indonesia. Gentanadi yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dinilai mampu meningkatkan performa sawah melalui peningkatan  produksi padi dan ikan atau udang,Bahkan sejak tahun 2011 oleh Presiden RI, Gentanadi dicanangkan sebagai  gerakan nasional. Usaha .... [Selengkapnya]

Hits: 897 | Ditulis pada: 2013-04-28
SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PERMUDAH AKSES PEMBIAYAAN USAHA BUDIDAYA

Modal sering menjadi salah satu kendala dalam suatu usaha budidaya perikanan. Bahkan minimnya modal menjadi kambing hitam apabila usaha budidaya mengalami kegagalan. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, kurangnya permodalan, salah satunya disebabkan oleh sulitnya mengakses sumber pembiayaan sebagai akibat tidak adanya jaminan untuk memperoleh kredit. Sertifikasi hak atas tanah bagi .... [Selengkapnya]

Hits: 1026 | Ditulis pada: 2013-04-22
Budidaya Ikan Hias Untuk Peningkatan Ekonomi Nasional

Tingginya minat terhadap ikan hias Indonesia saat ini, membuat semakin banyak pembudidaya ikan ataupun para pemasar yang mengusahakan ikan hias sebagai komoditas andalan, sehingga memiliki potensi peningkatan ekonomi nasional, demikian Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. dalam acara  Forum Budidaya Ikan Hias dengan Tema ”Strategi Industrialisasi .... [Selengkapnya]

Hits: 222 | Ditulis pada: 2013-04-18
Hari Air Dunia 2013 : KERJASAMA LINTAS SEKTOR MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA

Kebijakan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang telah bergulir selama kurang lebih satu tahun, sudah mulai membuahkan hasil, khususnya di sektor perikanan budidaya. Kebijakan ini merupakan  upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk perikanan, serta mendorong keterkaitan hulu dan hilir, harmonisasi program sektor maupun lintas sektor maupun antar pelaku .... [Selengkapnya]

Link Terkait
UPT - Balai
Video Kegiatan

[Index Video]

Kode Etik

Semua hal yang terkait dengan kode etik DJPB, silahkan berkomunikasi melalui alamat e-mail: kode_etik@djpb.kkp.go.id, Atau kunjungi ruang konsultasi DJPB Gedung 165 Lantai 23