Rabu, 30 Juli 2014
:: Selamat Datang di Situs Resmi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ::
Berita

    Pemerintah Bantah adanya subsidi pada ekspor udang ke AS
    Hits: 924 | Ditulis pada: 2013-01-16

    Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Ernawati, menyatakan pemerintah pada Selasa dinihari (15/1), telah memberi penjelasan kepada Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat soal tuduhan pemberian subsidi terhadap industri udang. Delegasi RI dipimpin langsung oleh Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal.

    Dalam penjelasannya, Duta Besar Dino menyampaikan bahwa kredit ekspor dan asuransi ekspor diberikan kepada seluruh usaha yang ada di Indonesia sehingga tidak dapat dianggap sebagai subsidi secara spesifik. Subsidi yang diberikan kepada nelayan kecil juga tidak dapat disamakan dengan subsidi kepada perusahaan eksportir.


    Rabu lalu (9/1), Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dirjen PB), Slamet Soebjakto, dihadapan wartawan usai acara Refleksi 2012 dan Outlook 2013 Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyampaikan bahwa berdasarkan data produksi udang dan nilai bantuan yang diberikan, prosentase bantuan tersebut kurang dari 2 %. Bantuan yang diberikan pemerintah dalam rangka program revitalisasi tambak ini hanya sebagain kecil dari biaya produksi keseluruhan dan sifatnya hanya sebagai pemicu untuk menggairahkan kembali usaha budidaya udang di Indonesia. Sehingga bantuan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai subsidi.


    Kini pemerintah tinggal menunggu apakah akan ada notifikasi dimulainya penyelidikan oleh perwakilan Amerika Serikat, ke Indonesia terkait hal ini. Pengumuman notifikasi akan diberikan pada tanggal 17 Januari 2013, seperti disampaikan oleh Ernawati (Tempo/rmr)


     


    Sumber: Ditjen PB (rmr)
 
Berita Terkait
Hits: 64 | Ditulis pada: 2014-07-17
INDUSTRIALISASI PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN KAMPAR TINGKATKAN PRODUKSI PATIN BERKUALITAS DAN BERNILAI TAMBAH

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam serta sekaligus memberdayakan masyarakat di suatu kawasan, pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan budidaya yang terintegrasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Kawasan ekonomi terintegrasi dengan perikanan budidaya sebagai basis usaha ini tertuang dalam Konsep Minapolitan. Minapolitan perikanan .... [Selengkapnya]

Hits: 65 | Ditulis pada: 2014-07-17
SAFARI “TAMBAK UDANG” RAMADHAN DORONG KEBANGKITAN BUDIDAYA UDANG DI JAWA TENGAH

Udang merupakan salah satu komoditas utama perikanan budidaya dan menjadi primadona ekspor nasional. Perlahan tapi pasti, usaha budidaya udang nasional mulai bangkit dan berkembang. Program revitalisasi tambak udang yang telah digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dan dilaksanakan di sentra-sentra budidaya udang, .... [Selengkapnya]

Hits: 77 | Ditulis pada: 2014-07-17
AQUA CARDS : KARTU MENUJU PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN BUDIDAYA

Produk perikanan budidaya Indonesia saat ini telah menjadi salah satu produk perdagangan global yang sangat dibutuhkan dan diperhitungkan. Indonesia sebagai negara produsen perikanan budidaya terbesar di dunia setelah China, di dorong untuk terus mempertahankan dan meningkatkan produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitas.  “Peningkatan produksi dan daya saing produk perikanan .... [Selengkapnya]

  • Mengenal Ikan Napoleon
  • UGADI, Alternatif Usaha Budidaya Minapadi
  • Tebar Benih Udang Vaname di Kab. Cirebon
  • Kejayaan Udang Akan Kembali Berkibar
  • Panen Patin di Lampung Tengah
  • Panen Patin di Lampung Tengah
  • Perkembangan Budidaya Laut di Lombok Timur
  • PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENCAPAIAN INDUSTRIALISASI PERIKANAN BUDIDAYA
  • PENTINGNYA NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
  • Hormon Tiroksin Dalam Pakan Buatan Pacu Pertumbuhan Benih Gurami
  • Link Terkait
    UPT - Balai
    Video Kegiatan

    [Index Video]

    Kode Etik

    Semua hal yang terkait dengan kode etik DJPB, silahkan berkomunikasi melalui alamat e-mail: kode_etik@djpb.kkp.go.id, Atau kunjungi ruang konsultasi DJPB Gedung 165 Lantai 23