Kamis, 27 November 2014
:: Selamat Datang di Situs Resmi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ::
Berita

    PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENCAPAIAN INDUSTRIALISASI PERIKANAN BUDIDAYA
    Hits: 510 | Ditulis pada: 2013-01-07

    Industrialisasi perikanan yang saat ini menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan sebuah kebijakan strategis yang diharapkan akan mampu mendorong jalannya siklus usaha perikanan secara berkelanjutan dan menjadi penggerak bagi pilar pertumbuhan ekonomi nasional yaitu Pro-poor, Pro-job, Pro-growth, dan pro-eviroment. Ada 3 (tiga) faktor kunci dalam konsep industrialisasi perikanan yaitu peningkatan nilai tambah (value added), efesiensi dan daya saing (bargaining position), dimana ke-tiga faktor tersebut akan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang positif sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun perlu diingat, bahwa konsep ini akan berjalan dengan baik jika seluruh aspek penggerak siklus aquabisnis mampu dibangun secara efektif. Pencapaian produksi dan kapasitas usaha akan mampu dicapai jika para pelaku utama maupun pelaku usaha secara ekonomi mampu mencapai titik optimal dari kelayakan usaha. Sedangkan kelayakan usaha tentunya sangat bergantung pada jalannya subsistem-subsistem yang saling berinteraksi mulai dari kegitatan di hulu (on farm) sampai kegiatan di hilir (off farm), hal ini karena keberadaan subsistem dalam siklus yang berjalan secara efektif akan mampu meningkatkan efesiensi produksi.


    Kebijakan strategis melalui industrialisasi perikanan budidaya, dinilai oleh sebagian besar masyarakat perikanan sebagai langkah positif dalam upaya mengembalikan kemandirian dan daya saing produk perikanan Indonesia di tataran global, yang nota bene memiliki potensi perikanan budidaya terbesar di dunia, namun minim pemanfaatan. Sudah saatnya potensi tersebut digali dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Guna mewujudkan harapan mulia tersebut, maka perencanaan sebelum implementasi perlu menjadi fokus perhatian Pemeritah dengan melibatkan dukungan dan kerjasama sinergi dari seluruh stakeholders, sehingga program Industrialisasi tidak  terkesan program “kagetan”.


     


    Bangun Sinergitas, kesampingan ego sektoral...


    Tidak dapat dipungkiri bahwa kata “Sinergitas” memang mudah diucapkan tapi pada kenyataannya terkesan masih sulit diimplementasikan, hal ini kenapa? Karena penyakit egosentris masih melekat, sehingga menjadi faktor penghambat nomer wahid pada setiap implementasi kebijakan. Fenomena penerapan kebjakan strategis seringkali pada kenyataannya tidak fokus memberikan dukungan pada satu sasaran utama, namun seringkali masih berjalan sendiri-sendiri secara sektoral, entah karena kurangnya koordinasi ataupun penyakit egosentris tersebut. Tapi apapun itu, di Tahun 2013 ini mestinya menjadi titik balik untuk memperbaiki diri, dan menjadi ajang rembug dan komitmen nasional untuk menyatukan persepsi, tanggungjawab bersama dalam pencapaian visi dan misi demi kejayaan perikanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.


    Industrialisasi perikanan nasional merupakan gambaran siklus bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai mata rantai yang tidak terputus pada satu tahapan proses produksi, sehingga komitmen dan dukungan sektoral/sub sektor sangat menentukan keberhasilan. Disamping itu persamaan pendekatan baik pendekatan kawasan maupun komoditas mutlak menjadi fokus perhatian bersama sehingga dukungan apapun akan terkonsentrasi pada satu target/tujuan bersama.


     


    Perkuat Kelembagaan dan kemitraan pada sentral-sentral produksi,..


    Dalam hal ini penulis menekankan akan pentingnya penataan “Kelembagaan” pada setiap kawasan pengembangan, mengapa,..? karena faktor inilah yang seringkali diabaikan, sehingga konsep apapun seringkali terkendala pada saat implementasi di lapangan. Tengok saja, pada kenyataannya disentral-sentral produksi secara umum kelembagaan masih belum menunjukan sebuah kelembagaan yang kuat dan mandiri baik Pokdakan maumpun kelembagaan penunjang. Padahal pada negara-negara maju, faktor kelembagaan manjadi barometer utama dalam mendorong tumbuh kembangnya bisnis dan pembangunan secara umum. Kelembagaan penunjang, misalnya koperasi yang dikelola secara profesional pada kawasan pengembangan budidaya akan menjamin pergerakan rantai pasok (suplly chain) pada setiap unit produksi dengan begitu secara langsung akan mempengaruhi terhadap peningkatan  efektifitas dan efisiensi jalannya siklus aquabisnis. Kelembagaan mestinya sudah harus menjadi isyu penting dalam pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan.


    Kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam membuka peluang membangun kemitraan usaha yang bersifat luas. Karena dalam industrialisasi perikanan sendiri interaksi antara subsistem/unit usaha akan berjalan efektif jika pola kemitraan tersebut mampu dibangun secara kuat dan berkelajutan. Dalam industrialisasi perikanan peran kemitraan sendiri diibaratkan sebagai “Bahan bakar” yang tentunya akan mempengaruhi pergerakan semua sistem yang ada.


    Hasil identifikasi pada beberapa kawasan pengembangan budidaya, khususnya budidaya udang, hampir secara umum keberhasilan budidaya disebabkan oleh adanya pola kemitraan yang dibangun, dalam hal ini perusahaan pakan ikan. Tengok, misalnya konsep yang diberi nama “kampung vaname” pada kawasan-kawasan budidaya udang di Pantura Jawa, telah secara nyata membawa keberhasilan yang cukup menggembirakan. Konsep kemitraan yang dilandasi rasa tanggung jawab dalam hubungan saling menguntungkan, sudah barang tentu akan membuahkan keberhasilan yang dirasakan bersama. Bagi penulis konsep ini, sangat baik dan telah membuktikan keberhasilannya, sehingga implementasi industrialisasi perikanan budidaya khususnya industrialisasi udang sudah sewajarnya melakukan adopsi terhadap konsep tersebut, atau bahkan melibatkan secara langsung pihak swasta (perusahaan pakan) yang mempunyai konsep maupun SOP yang jelas dan telah terbukti berhasil.


    Pemerintah dalam hal ini pun menyadari bahwa ada keterbatasan sumberdaya dalam melakukan implementasi kebijakan industrialisasi perikanan, sehingga perlu membuka diri bagi keterlibatan pihak-pihak terkait khususnya pihak swasta, perbankkan, perguruan tinggi dan organisasi perikanan serta stakeholders lain dalam melaksanakan dan mengawal secara langsung pelaksanaan industrialisasi perikanan budidaya, terlebih program ini membutuhkan perencanaan dan sumberdaya baik materi maupun non materi yang tidak sedikit. Menyadari keterbatasan tersebut, pemerintah juga dapat mengambil langkah dengan mendorong pengembangan program kemitraan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar maupun BUMN melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). CSR sebagai manifestasi peran pihak perusahaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal memang menjadi sebuah keharusan sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus secara langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pengembangan program kemitraan dengan pola CSR ini dapat dilakukan dalam berbagai pola, seperti community development, Peningkatan kapasitas, promosi produk, bahkan perkuatan permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Pada beberapa kasus, program CSR telah secara nyata mampu mendukung dan memperkuat Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga ke-depan perusahaan-perusahaan besar maupun BUMN harus dilibatkan dalam turut serta menopang kegiatan usaha perikanan budidaya. Tahun lalu, beberapa perusahaan migas yang tergabung dalam KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) Migas  telah menyampaikan niatnya untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan perikanan budidaya melalui dana CSR di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Inilah yang seharusnya pemerintah dukung melalui fasilitasi regulasi dalam memberikan arahan terhadap alternatif kawasan dan usaha budidaya yang akan dikembangkan.


    Dalam upaya mendorong pengembangan kemitraan, maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah, antara lain : a) Memfasilitasi/mengadvokasi pengembangan kemitraan, serta mengeluarkan kebijakan dalam mendorong program kemitraan; b) Melakukan pengawalan, dan penerapan kebijakan secara konsisten baik di tingkat pusat maupun daerah; c) Memberikan reward  bagi perusahaan yang berprestasi dalam mengembangkan dan memperkuat UMKM


    Pola-pola kemitraan serupa hendaknya sudah mulai dikembangkan di sentra kawasan pengembangan industrialisasi perikanan budidaya. Peran pendampingan dan penyuluhan yang profesional sangat dituntut dalam membangun kelembagaan yang kuat dan mandiri. Penyuluh bukan hanya sekedar menampung permasalahan yang ada, tetapi penyuluh profesional seyogyannya mampu menjadi,  mitra, motivator, fasilitator dan dinamisator bagi pelaku utama. Peran advokasi dari penyuluh sangat diharapkan dalam membangun sebuah kelembagaan yang profesional di kawasan pengembangan budidaya.


    Akhirnya, semoga kebijakan strategis dan mulia ini akan mampu diimplementasikan dengan baik melalui kerjasama sinergi dan tanggungjawab dari seluruh stakeholders, sehingga pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan daya saing perikanan budidaya demi kesejateraan masyarakat.


    Sumber:
 
Berita Terkait
Hits: 357 | Ditulis pada: 2014-07-04
MENGHADAPI TANTANGAN BISNIS PERUDANGAN NASIONAL

Lampung – Bisnis perudangan nasional dihadapkan pada sebuah tantangan yang cukup besar, disatu sisi produksi udang nasional terus menunjukan trend positif, namun disisi lain fenomena menurunya harga udang di tingkat pembudidaya serta indikasi menurunya demand di hilir menyebabkan cukup terganggunya siklus bisnis udang nasional. .... [Selengkapnya]

Hits: 303 | Ditulis pada: 2014-06-20
PERINGATAN DINI ANTISIPASI DINI TERHADAP DAMPAK EL NINO

Sehubungan dengan peringatan dan NOAA Amerika Serikat tanggal 8 Mei 2014 dan FAO Roma tanggal 23 Mei 2014 tentang terjadinya pemanasan suhu permukaan laut Samudera Pasifik sejak Bulan April 2014, maka diprediksi (P>65%) sejak dua bulan mendatang akan terjadi fenomena el nino. El Nino adalah musim panas tinggi dan kemarau yang sangat panjang, dapat berlangsung 9 bulan .... [Selengkapnya]

Hits: 509 | Ditulis pada: 2014-06-03
PENGEMBANGAN MARIKULTUR BUTUH DUKUNGAN REGULASI YANG EFEKTIF

KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya akan mulai memfokuskan pada pengembangan marikultur khususnya pada perairan laut lepas (offshore), sebuah kebijakan strategis yang diharapkan akan mampu terealisasi secara nyata sebagai tanggung jawab moral dalam upaya mendorong optimalisasi pemanfaatan SDA bagi pembangunan ekonomi nasional.

Kalau saja kita bandingkan dengan Negara .... [Selengkapnya]

  • Budidaya Rumput Laut : Padat Karya dan Sederhana
  • Desa Kutuh, Bali : Desa Wisata Rumput Laut
  • Kampar Nyawa Perikanan Budidaya Riau
  • Industrialisasi Kelautan & Perikanan, KKP Gandeng KADIN & Perbankan
  • Ditjen Perikanan Budidaya Menuju Reformasi Birokrasi
  • Program Revitalisasi Tambak Udang Terdengar langsung dari Pantura
  • 7 (Tujuh) Alasan Lakukan Usaha Budidaya Ikan Bawal Bintang
  • Serah terima Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
  • Ikrar Pembudidaya: Janji Menaikan Produksi Udang dan Bandeng
  • Revitalisasi Tambak Pantura
  • Link Terkait
    Informasi Lahan dan Air
    Whistleblower
    Unit Pengendalian Gratifikasi
    Sistem Arsip dan Persuratan
    Video Conference
    Pelayanan Publik
    UPT - Balai
    Video Kegiatan

    [Index Video]

    Kode Etik

    Semua hal yang terkait dengan kode etik DJPB, silahkan berkomunikasi melalui alamat e-mail: kode_etik@djpb.kkp.go.id, Atau kunjungi ruang konsultasi DJPB Gedung 165 Lantai 23


    Flag Counter
    Survey Pembaca







    Hasil Survey