Selasa, 16 September 2014
:: Selamat Datang di Situs Resmi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ::
Berita

    Progress Report Reformasi Birokrasi DJPB
    Hits: 602 | Ditulis pada: 2012-09-13

    DJPB – Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien


    Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan langkah perbaikan untuk menunjang program reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh menpan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Birokrasi 2010 – 2014 yang mencakup 9 (Sembilan) area perubahan dan 26 (dua puluh enam kegiatan), dengan dibentuknya Tim Refromasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melaluli keputusan Dirjen Nomor 04/DJ-PB/2012, dengan berkoordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi KKP, Tim RB DJPB melakukan upaya secara proaktif dalam melaksanakan seluruh kegiatan program RB berikut dokumentasi program.


    Dari segi penataan peraturan perundangan, telah dilakukan revisi beberapa peraturan perundangan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat perikanan dan guna menciptakan landasan yang kuat untuk menunjang visi dan misi Kementerian


    Untuk memantapkan dan meningkatkan focus pelayanan kepada masyarakat dan  Implementasi Permenpan No. 13 Tahun 2009, telah ditetapkan Unit Pelayanan sebagai lokasi penerapan metode peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP.98/DJ-PB/2011 telah ditunjuk Direktorat Usaha Budidaya dan Direktorat Produksi dengan masing-masing  kategori pelayanan, dan untuk Direktorat Kesling sedang dalam tahap penyelesaian janji perbaikan layanan, penyusunan dan review Standar Operasional Prosedur juga sudah dilakukan secara bertahap sehingga saat ini DJPB mempunyai 16 SOP Unggulan terkait Pelayanan Publik yang materinya disusun dengan sangat baik sesuai format yang ditentukan agar setiap proses pelayanan menjadi jelas, tepat dan dapat memuaskan pengguna layanan,


    Pada program percepatan (Quick Wins), atas dasar masukan masyarakat dalam rangka merespon pelayanan yang bersifat massal dan memerlukan koordinasi di Kementerian, Ditjen Perikanan Budidaya menjadikan Sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) terintegerasi kedalam program pelayanan jaminan mutu, keamanan dan kesehatan produk perikanan di Kementerian dengan target 2000 Farm/lokasi yang pada tahun ini sudah tercapai, pelayanan sertifikasi yang memakan waktu 112 hari kini telah dipercepat menjadi 67 hari.


    Ditjen Perikanan Budidaya juga sudah melakukan upaya penataan dan penguatan organsisasi, target program ini adalah Efesiensi dan efektifitas organisasi, Organisasi tepat fungsi dan tidak terjadi tumpang tindih fungsi internal dalam kelembagaan, Ditjen Perikanan Budidaya dalam hal ini telah melakukan pembenahan dalam penataan organisasi dengan melakukan penajaman tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi kementerian, yang pada saat ini sedang dalam proses pembahasan di menpan yaitu usulan perubahan nomenklatur berikut tugas, pokok dan fungsi Balai Besar Pengembangan Budidaya dan Balai Budidaya,


    Dalam menata organisasi yang tepat ukuran (right sizing) dan tepat fungsi, Ditjen Perikanan Budidaya telah melaksanakan Analisa Jabatan dan Analia Beban Kerja untuk dapat melihat efektifitas unit suatu organisasi dengan data kualitatif sebagaimana pedoman yang ditetapkan, sedangkan dari sisi SDM, DJPB juga sudah menyusun Standar Kompetensi Jabatan structural maupun fungsional agar organisasi yang baik dapat diisi dengan SDM yang tepat. (Sandy A.P)


    Sumber: Ortala DJPB
 
Berita Terkait
Hits: 68 | Ditulis pada: 2014-09-08
PERKUAT KERJASAMA DENGAN CHINA, UNTUK TINGKATKAN INVESTASI DAN TRANSFER TEKNOLOGI

Indonesia dengan China kembali memperkuat kerjasamanya di bidang kelautan dan perikanan khususnya di bidang perikanan budidaya. Dalam rangkaian kegiatan  Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sharif C. Sutardjo, menghadiri APEC Ocean Related Minister Meeting (AOMM) ke 4 beberapa waktu lalu di Xiamen, Beijing dan Hongkong, MKP dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, .... [Selengkapnya]

Hits: 107 | Ditulis pada: 2014-09-08
BUDIDAYA SIDAT BERKELANJUTAN, JANJIKAN UNTUK BERLIPAT

Sidat merupakan salah satu komoditas dengan permintaan pasar yang cukup tinggi. Saat ini, Jepang sebagai pasar terbesar komoditas sidat mampu menyerap 200.000 ton sidat  per tahun. “ Besarnya permintaan pasar Jepang dan juga pasar domestic Indonesia terhadap sidat merupakan peluang pasar yang menggiurkan dan harus dimanfaatkan oleh pelaku budidaya. Kelebihan lainnya dalah jenis .... [Selengkapnya]

Hits: 107 | Ditulis pada: 2014-09-05
UGADI DUKUNG PENERAPAN BLUE ECONOMY DI NUSA TENGGARA BARAT

Industrialisasi Kelautan dan perikanan berbasis blue economy yang  dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah terbukti memberikan dampak yang positif. Di bidang perikanan budidaya, industrialiasi berbasis blue economy diterapkan dalam suatu bisnis model dengan menerapkan beberapa prinsip. “Model Bisnis Akuakultur yang Berbasis Blue Economy atau .... [Selengkapnya]

  • Ikan Sidat dan Manfaatnya
  • Pemasaran Budidaya Ikan Belum Stabil
  • KKP Tetapkan Empat Komoditas Industrialisasi Budidaya 2012
  • 20.000 Hektar Tambak Perikanan akan Direvitalisasi
  • Bantu Petambak, KKP Fasilitasi Akses Permodalan
  • Jelang Lebaran, KKP Pastikan Stok Ikan Aman
  • Prospek Budidaya Ikan Gabus di Rawa Lebak
  • Sawah Budidaya Ikan Di Bali Masih Minim
  • 12 Pokdakan Digelontor Bantuan Usaha Perikanan Budidaya Rp 780 Juta
  • China Dorong Pengusaha Investasi Perikanan
  • Link Terkait
    UPT - Balai
    Video Kegiatan

    [Index Video]

    Kode Etik

    Semua hal yang terkait dengan kode etik DJPB, silahkan berkomunikasi melalui alamat e-mail: kode_etik@djpb.kkp.go.id, Atau kunjungi ruang konsultasi DJPB Gedung 165 Lantai 23