Kamis, 24 April 2014
:: Selamat Datang di Situs Resmi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ::
Berita

    Progress Report Reformasi Birokrasi DJPB
    Hits: 526 | Ditulis pada: 2012-09-13

    DJPB – Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien


    Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan langkah perbaikan untuk menunjang program reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh menpan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Birokrasi 2010 – 2014 yang mencakup 9 (Sembilan) area perubahan dan 26 (dua puluh enam kegiatan), dengan dibentuknya Tim Refromasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melaluli keputusan Dirjen Nomor 04/DJ-PB/2012, dengan berkoordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi KKP, Tim RB DJPB melakukan upaya secara proaktif dalam melaksanakan seluruh kegiatan program RB berikut dokumentasi program.


    Dari segi penataan peraturan perundangan, telah dilakukan revisi beberapa peraturan perundangan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat perikanan dan guna menciptakan landasan yang kuat untuk menunjang visi dan misi Kementerian


    Untuk memantapkan dan meningkatkan focus pelayanan kepada masyarakat dan  Implementasi Permenpan No. 13 Tahun 2009, telah ditetapkan Unit Pelayanan sebagai lokasi penerapan metode peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP.98/DJ-PB/2011 telah ditunjuk Direktorat Usaha Budidaya dan Direktorat Produksi dengan masing-masing  kategori pelayanan, dan untuk Direktorat Kesling sedang dalam tahap penyelesaian janji perbaikan layanan, penyusunan dan review Standar Operasional Prosedur juga sudah dilakukan secara bertahap sehingga saat ini DJPB mempunyai 16 SOP Unggulan terkait Pelayanan Publik yang materinya disusun dengan sangat baik sesuai format yang ditentukan agar setiap proses pelayanan menjadi jelas, tepat dan dapat memuaskan pengguna layanan,


    Pada program percepatan (Quick Wins), atas dasar masukan masyarakat dalam rangka merespon pelayanan yang bersifat massal dan memerlukan koordinasi di Kementerian, Ditjen Perikanan Budidaya menjadikan Sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) terintegerasi kedalam program pelayanan jaminan mutu, keamanan dan kesehatan produk perikanan di Kementerian dengan target 2000 Farm/lokasi yang pada tahun ini sudah tercapai, pelayanan sertifikasi yang memakan waktu 112 hari kini telah dipercepat menjadi 67 hari.


    Ditjen Perikanan Budidaya juga sudah melakukan upaya penataan dan penguatan organsisasi, target program ini adalah Efesiensi dan efektifitas organisasi, Organisasi tepat fungsi dan tidak terjadi tumpang tindih fungsi internal dalam kelembagaan, Ditjen Perikanan Budidaya dalam hal ini telah melakukan pembenahan dalam penataan organisasi dengan melakukan penajaman tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi kementerian, yang pada saat ini sedang dalam proses pembahasan di menpan yaitu usulan perubahan nomenklatur berikut tugas, pokok dan fungsi Balai Besar Pengembangan Budidaya dan Balai Budidaya,


    Dalam menata organisasi yang tepat ukuran (right sizing) dan tepat fungsi, Ditjen Perikanan Budidaya telah melaksanakan Analisa Jabatan dan Analia Beban Kerja untuk dapat melihat efektifitas unit suatu organisasi dengan data kualitatif sebagaimana pedoman yang ditetapkan, sedangkan dari sisi SDM, DJPB juga sudah menyusun Standar Kompetensi Jabatan structural maupun fungsional agar organisasi yang baik dapat diisi dengan SDM yang tepat. (Sandy A.P)


    Sumber: Ortala DJPB
 
Berita Terkait
Hits: 287 | Ditulis pada: 2012-09-13
Sosialisasi Program Penilaian Mandiri Online RB DJPB

DJPB – Pada kesempatannya Dr. Ismail Mohammad, Deputi Program dan RB Kementerian PAN dan RB, menghadiri sosialisasi Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya di Jakarta Selatan dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan disaksikan oleh seluruh pegawai DJPB dan dihadiri oleh Kepala Biro Kepagawaian dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen .... [Selengkapnya]

Hits: 751 | Ditulis pada: 2012-08-27
Ikan Sidat dan Manfaatnya

Ikan Sidat adalah ikan yang sangat mirip dengan ikan belut. Ikan sidat sering disebut sebagai belut bertelinga. Ikan ini termasuk ikan yang amat disukai oleh masyarakat jepang karena dipercaya memiliki banyak manfaat bagi yang mengkonsumsinya.

Secara nasional perkembangan budidaya ikan sidat hanya terdapat di beberapa provinsi .... [Selengkapnya]

Hits: 88 | Ditulis pada: 2012-08-26
Pemasaran Budidaya Ikan Belum Stabil

TASIKMALAYA, (PRLM).- Pengolahan hasil budidaya ikan di Kota Tasikmalaya masih terbilang rendah. Hal itu dikarenakan terbentur dengan masalah pemasaran dan modal. Padahal, potensi tersebut ada, selama tahun 2011 saja tercatat 8.407,87 ton produksi ikan hasil pembudiayaan segala jenis ikan di Kota Tasikmalaya.

Ir Yerni Siswita, .... [Selengkapnya]

Hits: 398 | Ditulis pada: 2012-08-14
KKP Tetapkan Empat Komoditas Industrialisasi Budidaya 2012

Komoditas Indonesia. Kementrian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Indonesia menetapkan empat komoditas industrialisasi budidaya perikanan pada tahun 2012. Empat komoditas tersebut di antaranya adalah udang, patin, bandeng, dan rumput laut. Untuk meningkatkan produksi ke empat komoditas tersebut KKP bekerja sama dengan Kementrian Pekerjaan Umum (KemenPU), dengan .... [Selengkapnya]

Link Terkait
UPT - Balai
Video Kegiatan

[Index Video]

Kode Etik

Semua hal yang terkait dengan kode etik DJPB, silahkan berkomunikasi melalui alamat e-mail: kode_etik@djpb.kkp.go.id, Atau kunjungi ruang konsultasi DJPB Gedung 165 Lantai 23